Kapal Penangkap Ikan Dinas Perikanan Dan Kelautan Kab. Bulukumba Terbengkalai

Di Kel. Sapolohe Kec. Bontobahari, di temukan sebuah kapal dengan Bobot kurang lebih 10 GT (Gross Tonnage) dengan haluan menghadap ke darat alias tidak tersentuh air laut sedikitpun, dari bagian buritan kapal bertuliskan DAK Tahun 2010 yang menandakan bahwa perahu tersebut di biayai melalui Dana Alokasi Khusus Tahun 2010. Dari tahun penganggaran 2010 berarti seharusnya kapal ini sudah beroperasi kurang lebih 2 tahun, usia yang masih sangat produktif untuk di manfaatkan oleh masyarakat nelayan di Kab. Bulukumba, entah apa yang terjadi dan sejak tahun berapa kapal tersebut parkir di darat, sebab tak satupun Masyarakat yang mau memberikan keterangan perihal kapal tersebut.

Jika hal ini terus dibiarkan maka tentu saja sangat merugikan bagi masyarakat khusunya nelayan, sebab keberadaan kapal penangkap ikan yang tidak beroperasi sebagai mana mestinya menjadi tidak jelas tujuannya dan terkesan hanya pemborosan anggaran. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: “sejauh mana sisi kontrol dan target yang ingin dicapai oleh DKP Kab. Bulukumba dengan menggelontorkan anggaran yang jumlahnya tentu saja tidak kecil untuk pembuatan perahu penangkap ikan untuk Masyarakat Kab. Bulukumba”?.

seharusnya DKP Kab. Bulukumba mempunyai flow chart yang jelas untuk meningkatkan produktifitas nelayan dengan perahu penangkap ikan”, sehingga kedepan tidak lagi ditemukan program berupa bantuan untuk Masyarakat yang terkesan dibiarkan begitu saja tanpa ada solusi, sebab bagaimanapun juga program bantuan tersebut diharapkan dapat memberdayakan perekonomian Masyarakat khususnya Masyarakat pesisir sebagai nelayan.

Dari hasil interview dengan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Bulukumba, H. M. Sabir mengatakan bahwa : bagi nelayan yang tidak memanfaatkan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah, kalau memang tidak di manfaatkan dan tidak memberikan nilai tambah bagi peningkatan ekonomi, maka pemerintah akan menarik kembali bantuan tersebut. Dengan demikian maka tentu sangat diharapkan pemerintah dalam hal ini DKP Kab. Bulukumba dan Masyarakat nelayan bersinergi sehingga jika timbul sebuah masalah terhadap program bantuan DKP Kab. Bulukumba bisa segera teratasi dengan kordinasi yang intensif.

Baca Selengkapnya...

Program PNPM di Kel. Sapolohe Bermasalah

Bontobahari. Program PNPM Rabat Beton yang di laksanakan di Kel.Sapolohe dengan anggaran Rp.126.000.000 tidak sesuai dengan RAB, hal ini dapat dilihat dari material yang di gunakan berupa kerikil, disebutkan pada RAB bahwa kerikil yang digunakan adalah kerikil tersaring, tetapi kenyataan yang ada di lokasi tidak demikian.

Hal ini sebenarnya oleh Tim Monitoring Kelurahan sudah dilaporkan ke Fasilitator Teknik Kecamatan (FT), tetapi tidak mendapatkan respon yang positif malah terkesan dibiarkan.

permasalahan ini juga sebenarnya sudah diketahui oleh Faskab Kabupaten dan Konsultan PNPM Sulsel tetapi lagi-lagi tidak mendapatkan respon sebab mereka tidak pernah turun kelapangan untuk melakukan investigasi tentang kebenaran laporan Tim Monitoring.

Ketika LPJ yang di lakukan oleh TPK, baik itu LPJ 40% maupun LPJ 80% yang dihadiri oleh unsur UPK tidak ada yang mampu menafsirkan tentang kategori kerikil tersaring seperti yang ada pada RAB, hal ini tentu menimbulkan tanda tanya, apakah program ini memang dilaksanakan secara profesional atau tidak.

Program ini dilaksanakan atas adanya RAB yang disusun oleh UPK dan TPK sehingga hal tersebut diatas tidak seharusnya terjadi, dari 523 Meter panjang dengan lebar 3 Meter Tinggi 15 Cm, Tim Monitoring memastikan bahwa dari 140 Meter pertama jelas sangat tidak sesuai dengan RAB dari sisi material berupa kerikil, sebab yang ada dilokasi justru kerikil bercampur pasir yang juga sebenarnya sudah ditolak oleh Tim dari UPK dan Tim Monitoring tetapi setelah program ini berjalan jusrtu Fasilitator Teknik Kecamatan terkesan diam dengan apa yang terjadi, seharusnya sebagai FT wajib mendampingi TPK dalam hal penggunaan material.

Baca Selengkapnya...

Perubahan Sistemik

Perubahan Sistemik

Barangkali tak ada soal politik paling panas setahun terakhir ini dari pada kasus Bank Century yang menerima dana talangan (bail-out) berlebihan dari pemerintah. Dari kasus itulah maka istilah sistemik menjadi populer, karena alasan bail out tersebut adalah kekuatiran akan dampak sistemik bila bank tersebut bangkrut.

Baca Selengkapnya...

Melawan Atau Miskin ?

Melawan Atau Miskin ?

Ekonomi Neo-Liberalisme

Konsep ekonomi neo-liberalisme lahir di tahun 1970-an digagas oleh Margaret

Tatcher Perdana Menteri Inggris dan Ronald Reagan Presiden Amerika Serikat karena

pertumbuhan ekonomi kedua negara itu lambat dan inflasi yang terus menerus naik,

atau dengan kata lain kedua negara tersebut ekonominya cenderung krisis. Langkah

yang diambil kedua pemimpin itu ialah privatisasi BUMN dan menurunkan pajak.

Tujuannya ialah merangsang pertumbuhan ekonomi oleh yang didorong oleh kaum

kapitalis, bukan oleh negara.

Baca Selengkapnya...

KPU Bulukumba Dituduh Korupsi Dana Pemilihan Bupati

TEMPO Interaktif, Bulukumba - Pemilihan kepala daerah putaran kedua di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, dipesoalkan oleh Forum Ketahanan Nasional. Kelompok ini menilai biaya pemilihan mencapai Rp 5 miliar sangat berlebihan. Aktivis forum tersebut khawatir dananya akan dikorupsi dan minta adanya audit penggunaan keuangan Komisi Pemilihan Umum Bulukumba.

Baca Selengkapnya...