Melawan Atau Miskin ?

Melawan Atau Miskin ?

Ekonomi Neo-Liberalisme

Konsep ekonomi neo-liberalisme lahir di tahun 1970-an digagas oleh Margaret

Tatcher Perdana Menteri Inggris dan Ronald Reagan Presiden Amerika Serikat karena

pertumbuhan ekonomi kedua negara itu lambat dan inflasi yang terus menerus naik,

atau dengan kata lain kedua negara tersebut ekonominya cenderung krisis. Langkah

yang diambil kedua pemimpin itu ialah privatisasi BUMN dan menurunkan pajak.

Tujuannya ialah merangsang pertumbuhan ekonomi oleh yang didorong oleh kaum

kapitalis, bukan oleh negara.

Pertumbuhan ekonomi itu harus melalui mekanisme pasar, semua kegiatan ekonomi

harus tunduk pada mekanisme pasar, bukan tunduk pada kebijakan negara. Dalam

hal ini negara dianggap merusak kondisi pasar karena berbagai kebijakan yang

menyangkut kegiatan ekonomi, misalnya penetapan kebijakan harga.. Ekonomi neo-liberalisme

yang bertumpu pada pasar bebas adalah suatu sistem yang melahirkan jurang yang

maha hebat antara kaum kaya dan kaum miskin, karena pasar hakikatnya adalah

milik kaum yang mempunyai kekuatan kapital; dengan kapitalnya mereka dapat berkolaborasi

dengan penguasa negara dalam menentukan kebijakan ekonomi.

Hakikatnya model ekonomi neo-liberal yang digagas oleh Tatcher dan Reagan berakibat

kemiskinan sebagian besar penduduk dunia karena mengejar pertumbuhan ekonomi

melalui efisiensi; kaum buruh dihisap, diperas, dan ditindas sehingga mereka

makin miskin. Menurut Phipip Green, Equality & Democracy, 2000 yang dikutip

oleh I. Wibowo, Kompas 11 Juni 2001) antara lain menyatakan:

• Delapanpuluh persen rakyat jelata AS kehilangan seperlima kekayaaannya

• Satu persen kaum kapitalis nasional dan Multi National Corporation menguasai

39 persen kekayan nasional

• Satu persen masyarakat menengah kekayaannya bertambah 15 persen.

Berdasarkan uraian di atas, maka patut diduga bahwa sistem ekonomi neo-liberalisme

adalah sistem ekonominya kaum kapitalis global yang mengejar keuntungan di seluruh

pelosok dunia, di mana dampaknya memiskinkan sebagian besar rakyat pada suatu

negara yang mengadopsi sistem ekonomi tersebut.

Sistem Ekonomi Neo-Liberal di Cina

Pada mulanya Cina adalah negara yang menganut sistem ekonomi sosialime, tetapi

kemudian bergeser mengawinkan sosialisme dengan neo-liberalisme. BUMN secara

bertahap dijadikan semi-swasta. Kaum buruh tidak diberikan jaminan kebutuhan

hidup seperti pada sistem ekonomi sosialisme, tetapi dibayar menurut prestasinya;

banyak buruh yang dirumahkan (“Xiagang”) hanya dibayar gaji pokoknya

saja yang relatif tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya; akhirnya mereka

merana, melarat, dan sengsara.

Bagi masyarakat desa mengalami nasib yang lebih menderita karena sistem pertanian

kolektif dihapus pada tahun 1982, ini merupakan awal dari kemiskinan pedesaan

yang menelan korban 800 juta penduduk. Pada zaman sosialisme para petani mendapatkan

berbagai macam subsidi dari negara seperti pupuk, pestisida, sekolah, kesehatan,

makanan, dan sebagainya, semuanya itu hilang sejak diberlakukan sistem ekonomi

neo-liberalisme. Akirnya jurang antara kaum kaya dan miskin di Cina makin lebar

(I. Wibowo, Kompas 11 Juni 2001). Pertumbuhan ekonomi Cina dengan mengadopsi

no-liberalisme bisa mencapai 7-8 persen per tahun, namun pertumbuhan tersebut

dibayar mahal oleh kemiskinan sebagian besar rakyatnya. China menyebutnya sistem

ekonomi yang dijalankan sekarang ini adalah sistem “Pasar Sosialis”

atau “Sosialisme Pasar”.

Dalam sosialisme pasar, harga pokok produk produksi barang dagangan lebih rendah

daripada harga pokok produksi pada sistem ekonomi kapitalis. Sebab tenaga kerja

langsung murah, biaya bahan baku relatif sama dengan biaya bahan baku pada ekonomi

kapitalis pada jenis produk yang sama, dan biaya tidak langsung pabrik lebih

murah daripada biaya tidak langsung pabrik pada sistem ekonomi kapitalis. Dalam

hal ini model ekonomi sosialisme pasar Cina memiliki dua keunggulan yaitu biaya

tenaga kerja langsung dan biaya tidak langsung pabrik lebih rendah daripada

model ekonomi kapitalis. Maka barang dagangan Cina lebih murah daripada barang

dagang Jepang, Amerika, Inggris, Jerman, Italia, Perancis, dan Kanada. Dalam

waktu yang relatif singkat barang dagangan Cina akan menguasai pasar dunia,

dan ini merupakan bahaya bagi eksistensi ekonomi kapitalis.

Dalam sistem ekonomi sosialisme pasar, kekuasaan politik dan ekonomi tetap dipegang

oleh negara. Negara aktif membuat strategi, kebijakan, dan program ekonomi,

pelaksanaannya bisa ditangani negara dan bisa ditangani swasta tergantung konteknya.

Dengan demikian partisipasi dan kreativitas rakyat dalam bidang ekonomi dapat

dikembangkan, produktivitas dapat ditingkatkan, dan pertumbuhan ekonomi dapat

diwujudkan. Tetapi dampak negatifnya ialah makin melebarnya jurang antara kaum

kaya dan kaum miskin. Negara mempunyai kekuasaan besar untuk mempersempit jurang

kaya-miskin melalui berbagai kebijakan.

Ekonomi “Pasar Kerakyatan”

a. Telaah Kritis

Nampaknya ada gejala-gejala pasal 33 UUD 1945 akan dirubah. Hal ini tentunya

merupakan permainan yang cantik dari kaum kapitalis global untuk memasarkan

ideologinya yaitu ideologi pasar bebas atau neo-liberalisme melalui kaum politisi

yang mempunyai wewenang mengubah pasal tersebut. Kaum kapitalis global berusaha

mencari keuntungan di negara-negara sedang berkembang melalui IMF dan Bank Dunia,

karena di negerinya sendiri sudah sempit.

Negara-negara sedang berkembang menjadi sasaran utama dalam mencari keuntungan

itu disebabkan karena negara-negara sedang berkembang sebagai daerah pemasaran

hasil industrinya dan sebagai sumber bahan mentah serta sebagai sumber tenaga

kerja murah (kuli). Oleh sebab itu negara-negara sedang berkembang harus dikuasai

melalui program pinjaman dari Bank Dunia dan IMF untuk proyek-proyek yang kurang

produktif sehingga mereka tidak mampu membayar bunga dan angsuran pinjaman.

Sebagai konsekwensinya adalah sumber daya alam harus direlakan dikuasi oleh

kaum kapitalis global.

Di Indonesia, untuk melegitimasi aktivitas ekonominya, kaum kapitalis global

dilindungai oleh undang-undang, maka Pemerintah Indonesia pada tahun 1967 membuat

dan melaksanakan undang-undang penanaman modal asing (UUPMA). Tetapi dengan

undang-undang itu nampaknya belum cukup, masih harus diperlukan perubahan pasal

33 UD 1945 dari sistem ekonomi kerakyatan menjadi sistem ekonomi neo-liberal.

Ini berarti bahwa proses pemiskinan rakyat Indonesia dipercepat.

Bagi rakyat miskin tidak dapat berdaya apa-apa, mereka menyerahkan nasibnya

kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat

yang sebagian besar sudah bermusyawarah dengan kaum kapitalis global. Mereka

(rakyat miskin) berharap memperoleh keadilan dalam distibursi sumber-sumber

daya ekonomi, namun itu hanya impian, karena sebagian anggota DPR dan MPR lebih

dekat dengan kaum kapitalis global sehingga lebih mendengar pikiran dan kepentingannya.

Jeritan penderitaan rakyat miskin hampir tidak terdengan oleh sebagian anggota

DPR dan MPR, bahkan hilang ditiup berbagai fasilitas yang disediakan oleh kaum

kapitalis global.

Sebagai orang yang dilahirkan dari rakyat miskin, saya sangat prihatin melihat

usaha-usaha elite politik yang ingin mengubah pasal 33 UUD 1945 untuk memenuhi

tuntutan kepentingan kaum kapitalis global. Sebagai bangsa Indonesia yang merdeka,

berdaulat, dan bersatu, marilah kita menundukkan kepala mengenang arwah para

pendiri Republik Indonesia yang telah merumuskan pasal 33 UUD 1945 dan memohon

agar arwah beliau dapat memberi bisikan kepada nurani elite politik sekarang

ini untuk kembali kepada jati dirinya yaitu berpikir dan bekerja untuk kepentingan

bangsa Indonesia. Kepada rakyat miskin sadarlah dan bangkitlah untuk melawan

pihak-pihak yang ingin mengubah pasal 33 UUD 1945, karena hanya berdasar pasal

itulah kehidupan rakyat miskin mendapat jaminan dan perlindungan.

b. Gagasan Sistem Ekonomi Pancasila

Tulisan Mubyarto, Kompas Senin 13 Agustus 2001 memberi angin segar bagi rakyat

jelata. Karena Mubyarto berbicara ekonomi atas dasar kondisi riil kehidupan

rakyat Indonesia. Kondisi riil rakyat Indonesia dalam kehidupan ekonomi adalah:

• Seperempat agraris tertutup dan komersial

• Seperempat feodalisme

• Seperempat kolonialisme

• Seperempat kapitalisme.

Bahkan ada sebagian kecil yang masih hidup dari berburu, meramu, menangkap ikan.

Ukuran yang selayaknya digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan adalah pemerataan

pendapatan, bukan pertumbuhan ekonomi.

Bagi pandangan ekonomi kerakyatan, rakyat merupakan soko guru kemakmuran suatu

bangsa, rakyat sendiri yang menentukan tingkat kesejahteraannya. Bagi rakyat,

tingkat kesejahteraan diukur dari pemerataan distribusi alat produksi. Bagi

rakyat pedesaan, kesejahteraannya dapat diukur dari pemerataan distribusi tanah,

khususnya tanah pertanian. Tanah harus didistribusikan secara merata dan adil;

rakyat desa harus mempunyai hak untuk mengelola tanah pertanian secara merata

dan adil. Untuk mewujudkannya, pemerintah (penguasa negara) harus berpartisipasi

aktif dalam pendistribusian tanah pertanian secara merata dan adil.

Bagi rakyat perkotaan, kesejahteraan dapat diukur dari pemerataan kesempatan

kerja (bagi buruh) dan pemerataan berusaha (bagi kaum pengusaha kecil dan menengah.

Peraturan perburuhan harus memihak dan melindungi nasib buruh; kredit usaha

harus didistribusikan kepada pengusaha kecil dan menengah secara merata dan

adil oleh lembaga keuangan dan perbankan pemerintah. Untuk mewujudkannya baik

untuk kesejahteraan buruh dan pengusaha kecil-menengah, pemerintah (penguasa

negara) harus berpartisipasi aktif dalam pendistribusian modal usaha dan transformasi

manajemen usaha.

GBHN (Garis Besar Haluan Negara) tahun 1998 telah memutuskan untuk kembali ke

Sistem Ekonomi Pancasila dengan menerapkan tujuh (7) butir paradigma ekonomi

kerakyatan, antara lain sebagai berikut:

1. Terciptanya ketahanan ekonomi nasional yang kukuh dan tangguh

2. Mengandung sikap dan tekad kemandirian dalam diri manusia, keluarga, dan

masyarakat Indonesia

3. Perekonomian nasional dikembangkan ke arah perekonomian yang berkeadilan

4. Demokrasi ekonomi diwujudkan untuk memperkukuh struktur usaha nasional

5. Koperasi adalah sokoguru perekonomian nasional, sebagai gerakan dan wadah

kegiatan ekonomi rakyat; koperasi sebagai badan usahan ditujukan pada penguatan

dan perluasan basis usaha

6. Kemitraan usaha, yang dijiwai semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang

saling menguntungkan, ditumbuhkembangkan

7. Usaha nasional dikembangkan sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan

dalam pasar terkelola, dan dikendalikan oleh keimanan dan ketakwaan terhadap

Tuhan Yang Maha Esa, serta nasionalisme yang tinggi.

c. Modal Asing (Kapital Global)

Kegiatan ekonomi hakikatnya adalah basis (fondasi) kehidupan rakyat yang menentukan

struktur sosial, politik, dan struktur budaya. Jika basisnya sudah dibentuk

berdasarkan mekanisme kapital, maka seluruh struktur di atasnya harus mengikuti

basisnya. Di Indonesia sejak tahun 1967 basis ekonominya adalah kapitalisme.

Karena kaum kapitalis dalam negeri belum kuat, maka didatangkan kapital luar

negeri dengan dilandasi Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU-PMA). Yang demikian

ini adalah awal proses bangsa ini dijadikan buruh kapitalis asing. Di samping

itu juga awal dari terbentuknya perusahaan patungan (joint-venture corporation),

di mana partner dalam negeri menjadi “Ali” dan perusahaan asing

menjadi “Bule”. Ali hakikatnya sebagai wayang dan Bule sebagai dalang.

Proses mengalirkan kapital asing negeri ke negara kita dan proses lahirnya perusahaan

patungan membutuhkan bantuan birokrat untuk membuat berbagai peraturan untuk

melindunginya. Karena interaksi tersebut merupakan jaringan bisnis, maka birokrat

yang menangani proses tersebut mendapat imbalan atas prestasi kerjanya, dan

inilah awal lahirnya “korupsi, kolusi, dan nepotisme”. Dalam hal

ini korupsi dapat diartikan imbalan yang diterima birokrat atas jasanya membantu

kapitalis asing dan kapitalis dalam negeri; kolusi dapat diartikan birokrat

memberi kemudahan dan keringan terhadap kapitalis asing dan kaum kapitalis dalam

negeri, misalnya kemudahan memperoleh kredit perbankan, keringanan pajak, dsb.;

sedangkan nepotisme dapat diartikan keluarga birokrat lebih mudah masuk ke dunia

bisnis milik PMA (Penanaman Modal Asing atau kapitalis asing) dan PMDN (Penanaman

Modal Dalam Negeri atau kapitalis dalam negeri).

Kondisi sejak tahun 1967 sampai saat ini adalah suatu kenyataan yang harus diterima

oleh bangsa Indonesia, di mana persepsi, sikap, dan perilakunya harus mengikuti

irama kapital asing sebagai basis (fondasi) kehidupan. Dengan demikian bangsa

kita ini “mau tidak mau”, “dipaksa atau tidak” harus

hidup dalam proses “pemburuhan”, yaitu hidup “di bawah telapak

kaki kaum kapitalis asing dan menyerahkan nasib dan mohon belas kasihan kaum

kapitalis asing.

Melihat kenyataan dewasa ini, rakyat harus pintar memperjuangkan hidupnya atau

mengubah nasibnya. Cara rakyat memperjuangkan dan mengubah nasibnya ialah bahwa

mereka harus belajar dari sejarahnya sendiri, yaitu sejarah ditindas oleh kolonialisme

dan imperalisme.

d. Para Penggagas Ekonomi Kerakyatan

Sebagian para pemikir ekonomi menuangkan gagasannya sebagai berikut (dikutip

dari Kompas, Selasa, 14 Agustus 2001):

• Negara yang dibangun ini adalah negara pengurus, negara yang membela anak-anak

negeri, negara yang menghormati hak-hak asasi manusia

. • Frans Seda: krisis ekonomi saat ini adalah krisis sistem, oleh karena itu

dalam pemulihan ekonomi perlu dilakukan pembangunan sistem, membangun sistem

ekonomi modern yang yang diperkuat dengan koperasi dan membangun ekonomi rakyat

yang sesuai dengan pasal 33 UUD 1945.

• Hatta: sistem ekonomi kolonial berjalan dengan menjadikan negara jajahan sebagai

pemasok bahan baku, menjadikannya sebagai pasar, dan lahan investasi. Kita harus

berjuang untuk mengkikis habis sistem ekonomi kolonial.

• Adi Sasono: rakyat harus dimartabatkan karena rakyat telah bermartabat sejak

zaman perjuangan; merekalah yang memberi makan kepada para pejuang, bukan konglomerat.

Namun setelah merdeka 55 tahun rakyat tatap melarat. Upah buruh sekarang lebih

buruk dibanding upah buruh zaman kolonial; pada zaman kolonial upah buruh setara

dengan 5kg beras. Nation dan character building sangat perlu bagi demokrasi politik dan demokarsi

ekonomi, harus dijalankan oleh orang-orang yang bermoral. Di samping itu Kompas,

Senin, 20 Agustus 2001 memuat tentang Ekonomi Kerakyatan, sarannya antara lain

sbb:

• Pemerintah harus menerapkan kebijakan yang benar-benar berpihak pada ekonomi

rakyat dan pelaku ekonomi kecil, bukan lagi pada para konglomerat, kalau ingin

menggalakkan kembali ekonomi rakyat.

• Sikap berpihak itu bukan dilakukan dengan memberikan fasilitas gratis pada

mereka, tetapi dengan menciptakan sistem ekonomi yang terbuka, fair, dan berdasarkan

mekanisme pasar.

• Orientasi dari kebijakan ini hendaknya yang bukan semata-mata pada ekspor,

tetapi lebih pada upaya peningkatan daya beli rakyat.

• Didik Rachbini menjelaskan, yang menjadi hambatan ekonomi kerakyatan adalah

sentralisme dan politisasi ekonomi kerakyatan. Akibatnya muncul korupsi, kolusi,

dan nepotisme untuk mendapatkan akses ke program kredit likuiditas . Pemerintah

harus membuat kebijakan yang sebanyak mungkin membuka peluang bagi usaha kecil

dan menengah, dengan cara menerapkan UU Anti monopoli dan kebijakan yang kondusif

bagi usaha kecil. Pemerintah harus memberi bimbingan teknis yang menyangkut

standarisasi produk, bantuan keuangan, atau memberikan latihan akuntansi dan

manajemen agar mereka menjadi perusahaan kecil yang modern. Desentralisasi ekonomi

untuk menyebarkan pertumbuhan ekonomi

• Adi Sasono menjelaskan untuk memajukan kesejahteraan rakyat melalui koperasi,

usaha kecil dan menengah (UKM) yang tepat mampu bertahan dalam kondisi krisis.

Caranya dengan menciptakan sistem ekonomi yang terbuka, fair, dan berdasarkan

mekanisme pasar. UKM 40 juta, mereka harus ditolong dengan mendaptkan aset,

pendidikan yang layak, teknologi, hasil riset. Redistribusi aset bukanlah pemikiran

kiri hal itu sudah ada dalam UUD 1945 pasal 33. Pemberian fasilitas bagi UKM

tidak boleh mendistorsi pasar. tetapi melalui mekanisme pasar. Rakyat harus

produktif agar daya beli mereka meningkat.

• Dibyo Prabowo menejelaskan bahwa masalah yang dihadapi oleh UKM beraneka,

ada yang butuh modal kerja, ada yang butuh bimbingan manajemen, ada yang butuh

pasar. Kebijakan pemerintah harus sesuai dengan kebutuhan UKM, bukan kebijakan

yang seragam.

• Thoby Mutis menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah harus berorientasi ada

koperasi dan UKM. Anggaran pemerintah untuk koperasi harus untuk modal kerja,

bukan untuk birokrasi koperasi.

Revrisond Baswir (staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada) menjelaskan

tentang ekonomi kerakyatan ke dalam lima agenda pokok yaitu:

1. Peningkatan disiplin pengelolaan keuangan negara dengan tujuan untuk memerangi

korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)

2. Penghapusan monopoli melalui penyelenggaraan mekanisme persaingan yang berkeadilan.

Harus dicipta dan dilaksanakan UU Anti Monopoli dan UU Perlindungan Usaha Kecil

dan Menengah

3. Peningkatan alokasi sumber-sumber penerimaan negara kepada pemerintah daerah.

Pemerintah daerah harus ikut serta memiliki saham perusahaan eksplorasi sumber

daya alam di daerahnya

4. Pembatasan penguasaan dan redistribusi pemilikan lahan pertanian kepada petani

penggarap. Tanah tidak boleh dikuasai oleh segelintir pejabat dan konglomerat

5. Pembaharuan undang-undang koperasi dan pendirian koperasi sejati (modal dari

rakyat dan untuk rakyat).

e. Kondisi Obyektif Pemerintah

1. Pemerintah Indonesia pada tahun 1967 (dengan diundangkannya UU-PMA) telah

terperangkap oleh ideologi neo-liberal (kedaulatan pasar bebas), sehingga lupa

berpikir sejarah masa lampau tentang kolonialisme.

2. Pemerintah kurang sadar bahwa sistem neo-liberal (kedaulatan pasar bebas)

selalu bermuara krisis ekonomi

3. Pemerintah kurang waspada bahwa sistem ekonomi pasar bebas itu hakikatnya

adalah penghisapan bangsa atas bangsa.

4. Pemerintah kurang mempelajari ide para pemikir ekonomi kerakyatan dan ide

para kritikus ekonomi neo-liberal seperti ide Mahatir Muhammad dan Robert Mugabe.

5. Pemerintah kurang waspada terhadap dampak perkembangan liberalisme-kapitalisme

sejak tahun 1800-an sampai sekarang.

6. Pemerintah kurang perhatian terhadap sistem ekonomi China (Sosialisme Pasar).

7. Pemerintah kurang sungguh-sungguh melaksanakan pasal 33 UUD 1945.

Berdasarkan kekurangan-kekurangan di atas, seharusnya pemerintah harus menaruh

perhatian yang serius antara lain:

1. Pemerintah harus melepaskan diri dari perangkap ekonomi neo-liberal dengan

cara mengembangkan ekonomi kerakyatan.

2. Pemerintah harus melaksanakan pasal 33 UUD 1945

3. Pemerintah harus kritis terhadap ide neo-liberal

4. Pemerintah harus berani menolak ideologi neo-liberal dan harus berani melaksanakan

ekonomi mandiri, di mana kapital, ilmu, teknologi, dan tenaga ahli harus dilahirkan

dari kekuatan internal bangsa Indonesia sendiri.

5. Pemerintah harus menghargai ide para pakar ekonomi kerakyatan yang lahir

dari faktor internal bangsa Indonesia sendiri.

Hakikatnya ide ekonomi indonesia adalah ide kebangsaan, ide kerakyatan, kemerdekaan,

dan ide demokrasi. Negara yang dibangun ini adalah negara pengurus, yaitu negara

yang membela anak-anak negeri dan negara yang menghormati hak-hak asasi manusia.

Krisis ekonomi saat ini adalah krisis sistem, oleh karena itu dalam pemulihan

ekonomi perlu dilakukan pembangunan sistem yaitu membangun sistem ekonomi kerakyatan

berdasar pasal 33 UUD 1945.

Sistem ekonomi kolonial telah membuktikan bahwa kaum kolonial telah menjadikan

negara jajahan sebagai pemasok bahan baku, pasar hasil industri kaum kolonial,

dan sebagai lahan investasi. Kita harus berjuang untuk mengkikis habis sistem

ekonomi kolonial.

Rakyat harus dimartabatkan kembali karena rakyat yang menentukan kemerdekaan

negara ini. Merekalah yang memberi makan kepada para pejuang kemerdekaan, bukan

konglomerat. Namun setelah merdeka 55 tahun kaum konglomerat menikmati hasil

kemerdekaan, sedangkan rakyat tetap melarat.

Marilah kita bangun kesadaran berbangsa dan bernegara. Nation dan character

building sangat perlu bagi demokrasi politik dan demokarsi ekonomi, dan negara

ini harus dijalankan oleh orang-orang yang bermoral kerakyatan. Marilah kita

hidup seperti rakyat, membela kepentingan rakyat, mengerti pikiran rakyat, dan

menghayati perasaan rakyat.

Manifes Ekonomi “Pasar Kerakyatan”

Sebagai bangsa yang merdeka, tidak ada obat yang mujarab untuk menyembuhkan

penyakit krisis ekonomi kecuali kita harus mandiri di bidang ekonomi, berdaulat

di bidang politik. Konsekwensinya kita harus kembali hidup sederhana, berpikir

sederhana, bersikap sederhana, dan berperilaku sederhana sesuai dengan kondisi

riil kita. Manifes ekonomi pasar kerakyatan diharapkan mampu menghadapi hegemoni

dan dominasi kaum kapitalis asing. Rincian manifes ekonomi pasar kerakyatan

dapat dirinci sebagai berikut:

1. Petani harus mendapat hak atas tanah garapan. Negara harus berkuasa penuh

atas tanah yang dilindungi oleh undang-undang. Tanah, khususnya tanah produktif

untuk pertanian, tambang, dan industri penggunaannya harus diatur oleh negara.

Tanah tidak boleh dijadikan komoditi untuk mencari keuntungan. Dengan semua

petani memperoleh hak guna usaha atas tanah pertanian, berarti semua mempunyai

pekerjaan, dan berarti pula mempunyai penghasilan dan daya beli.

2. Nelayan harus mendapat hak atas perairan (darat, laut). Negara harus berkuasa

penuh atas perairan yang dilindungi oleh undang-undang. Wilayah perairan, khususnya

perairan produktif untuk pertanian, tambang, dan industri penggunaannya harus

diatur oleh negara. Wilayah perairan tidak boleh dijadikan komoditi untuk mencari

keuntungan. Dengan semua nelayan memperoleh hak guna usaha atas wilayah perairan,

berarti semua mempunyai pekerjaan, dan berarti pula mempunyai penghasilan dan

daya beli.

3. Buruh harus mendapat hak untuk ikut berperan serta dalam merumuskan strategi,

kebijakan, program kerja, dan evaluasi kinerja perusahaan. Buruh sebagai pihak

yang menghasilkan keuntungan bagi perusahaan harus dimanusiawikan, tidak boleh

dihisap, diperas, dan ditindas oleh pemilik kapital. Negara harus berkuasa penuh

atas dunia usaha swasta dan dunia perburuhan yang dilindungi oleh undang-undang.

Kegiatan usaha swasta dan perburuhan harus diatur oleh negara. Buruh tidak boleh

dijadikan komoditi untuk mencari keuntungan. Dengan semua buruh memperoleh kesempatan

kerja berarti semua mempunyai pekerjaan, dan berarti pula mempunyai penghasilan

dan daya beli.

4. Pengusaha kecil dan menengah harus mendapat bimbingan manajemen dan pinjaman

modal (bukan pemberian) dari pemerintah. Negara harus berkuasa penuh atas dunia

usaha kecil dan menengah (UKM) yang dilindungi oleh undang-undang. Kegiatan

UKM harus diatur oleh negara. Dengan semua UKM memperoleh bantuan manajemen

dan bantuan pinjaman modal dari negara, berarti semua mempunyai pekerjaan, dan

berarti pula mempunyai penghasilan dan daya beli.

5. Koperasi harus dijalankan sesuai dengan misinya yaitu memenuhi kebutuhan

para anggota, bukan sarana untuk mencari keuntungan bagi pengurusnya. Negara

harus berkuasa penuh atas tumbuh dan hidupnya koperasi yang dilindungi oleh

undang-undang. Kegiatan usaha koperasi harus diatur oleh negara. Dengan semua

anggota masyarakat memperoleh kesempatan berkoperasi berarti semua kebutuhannya

dapat dipenuhi, masyarakat hidup makmur. Orang-orang yang mengelola koperasi

harus bermoral kerakyatan dan berjiwa nasionalis patriotik.

6. BUMN harus dikelola oleh warganegara yang memiliki komintmen cinta tanah

air dan kebangsaan. Negara harus berkuasa penuh atas tumbuh dan hidupnya BUMN

yang dilindungi oleh undang-undang. Kegiatan usaha BUMN harus diatur oleh negara.

Orang-orang yang mengelola BUMN harus bermoral kerakyatan dan berjiwa nasionalis

patriotik.

7. Pengusaha Nasional harus warganegara yang memiliki komitmen cinta tanah air

dan kebangsaan. Negara harus berkuasa penuh atas tumbuh dan hidupnya Pengusaha

Nasional yang dilindungi oleh undang-undang. Kegiatan usaha Pengusaha Nasional

harus diatur oleh negara dan dibantu oleh negara agar mampu menghadapi atau

bekerjasama dengan Pengusaha Asing. Orang-orang yang menjadi Pengusaha Nasional

harus bermoral kerakyatan dan berjiwa nasionalis patriotik.

Ketujuh unsur di atas harus didasarkan Pasal 33 UUD 1945 adalah merupakan dasar

ekonomi kerakyatan. Jika dilaksanakan oleh negara (eksekutif, legislatif, judikatif,

dan Angkatan Bersenjata) yang bersih, dapat dipastikan dapat menghantarkan rakyat

Indonesia ke dalam kehidupan yang adil dan makmur.

Dalam melaksanakan ekonomi kerakyatan, pihak modal asing diperkenankan ikut

mencari kehidupan di negeri kita dengan ketentuan aktivitasnya diatur dan dikontrol

oleh negara. Orang-orang yang ditugasi untuk mengatur dan mengkontrol kegiatan

modal asing harus bermoral kerakyatan dan berjiwa nasionalis patriotik.

Hakkatnya manifes ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang diatur oleh negara

yang bersih, artinya orang-orang yang mengelola negara harus bermoral kerakyatan

dan berjiwa nasionalis patriotik. Kemakmuran bangsa diutamakan.